Adapun terhadap hal ini kita semua harus jujur dan menelaah kembali ke lingkungan kita. Pada hakekatnya jumlah tanah itu tetap namun yang mencarinya semakin banyak. Sehingga harga tanah dan properti pada umumnya akan naik secara significan setiap tahunnya. Hal ini akan berimbas ke harga pasar dan harga jual yang turun melonjak. Dikarenakan PBB pada dasarnya mengikuti nilai pasar dan harga jual (meskipun tidak sama persis) namun yang ditetapkan di PBB masih jauh sekali dari harga pasar dan harga jual.

 

Inti cerita, hal ini seiring dengan naiknya harga tanah dipasaran sehingga harga jualnya naik dan berefek ke NJOP yang naik pula. Adapun besarannya tiap daerah berbeda-beda.

Adapun untuk tagihan PBB itu batas waktunya berapa lama?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); maka batas waktunya adalah 5 tahun.

adapun untuk PBB migas maka dasar aturannya adalah :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  PER - 45/PJ/2013 TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

 

Dari cerita beberapa rekan, terjadi kesalahan di nama mereka pada form SPPT, nah bagaimana cara mengajukan pembetulan namanya?

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. mengisi spop dan lspop (jika ada bangunan),SPOP dan LSPOP bisa diminta di DISPENDA atau searching di google
  2. Lampirkan asli SPPT PBB thn sebelumnya (yang bener ataupun salah),
  3. Foto copy KTP terbaru,
  4. FC akte jual beli/sertifikat tanah,
  5. Bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya (STTS).
  6. Ajukan ke DISPENDA

dan kita tinggal menunggu hasil udpate nama ataupun alamat kita jika terjadi kesalahan di SPPT :)

Dikarenakan seringnya muncul pertanyaan ini, maka akan kami ulas disini.

jika SPPT PBB hilang apa yang harus dilakukan ya ?
bagaimana cara membayar pajak terutang?

dimana meminta SPPT nya?

Sebenarnya hal ini mudah sekali, berikut yang harus dilakukan:

  1. meminta surat keterangan hilang dari kepolisian terdekat
  2. membawa bukti surat kehilangan + sppt tahun sebelumnya (jika ada) / bukti stts tahun sebelumnya ke kantor dispenda atau DPKA yang sesuai dengan kota penerbitan SPPT.
  3. dilengkapi dengan copi sertifikat
  4. mengisi form pengajuan pencetakan ulang SPPT
  5. membayar PBB terutang sesuai dengan SPPT yang diberikan DISPENDA / DPKA

simple bukan? dan hal tersebut bisa kita lakukan sendiri :)

Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

-    Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

  1. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  2. jalan tol;
  3. kolam renang;
  4. pagar mewah;
  5. tempat olah raga;
  6. galangan kapal, dermaga;
  7. taman mewah;
  8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,  pipa minyak; dan
  9. menara.

-    Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak yang :

  1. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  6. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

  1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
  3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
  4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjunya disingkat SPPT  adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
  6. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.